Donggala – Ribuan warga Kabupaten Donggala yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Donggala Bersatu (ARDB) menggelar aksi besar-besaran dengan memblokade Jalan Trans Sulawesi Palu–Donggala, Sabtu (14/2/2026). Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya yang menuntut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah segera merealisasikan pemindahan operasional Kapal Pelni.
Massa mendesak agar Surat Keputusan (SK) Pemerintah Pusat terkait pemindahan operasional Kapal Pelni dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala segera dijalankan. Mereka juga menuntut kehadiran langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, untuk menyampaikan komitmen nyata pemerintah provinsi atas janji yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya.
ARDB menegaskan bahwa Gubernur sebelumnya telah menyatakan akan segera merealisasikan SK Dirjen Kemenhub Nomor 612 terkait perubahan operasional Kapal Pelni. Namun hingga Februari 2026, berdasarkan rute resmi yang dirilis oleh PT Pelni, kapal Pelni masih tercatat beroperasi dan berlabuh di Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu.
Merasa diabaikan, massa aksi mengancam akan terus menutup akses Jalan Trans Sulawesi Palu–Donggala hingga Gubernur hadir langsung di tengah-tengah mereka. Akibat blokade tersebut, antrean panjang kendaraan tak terhindarkan, baik kendaraan yang hendak keluar maupun masuk Kota Palu.
Situasi sempat memanas hingga akhirnya Kapolres Donggala, Angga Dewanto Basari, turun langsung melakukan negosiasi dengan massa. Hasilnya, blokade jalan berhasil dibuka sementara demi mengurai kemacetan.
Dalam kesepakatan yang dicapai, Kapolres berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Aliansi Rakyat Donggala Bersatu pada Senin mendatang di Kantor Bupati Donggala.
Namun demikian, peringatan keras disampaikan oleh massa. Indra, salah satu peserta aksi, menegaskan bahwa jika pertemuan tersebut kembali gagal, ARDB siap melakukan aksi lanjutan dengan menutup total akses darat dan laut di wilayah Kabupaten Donggala.
Aksi ini menjadi sorotan publik dan berpotensi berdampak luas terhadap mobilitas serta perekonomian regional jika tuntutan warga tidak segera ditindaklanjuti. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini ditunggu langkah tegasnya.
