Reporter: Azman Asgar
Editor: Mirza
Jakarta, 11 Mei 2025 – Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia menggelar rapat kerja dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, pada Kamis (8/5). Salah satu agenda utama adalah pembahasan pengelolaan kawasan industri nikel di Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam pertemuan yang dihadiri seluruh anggota Komite IV DPD RI tersebut, anggota DPD asal Provinsi Sulawesi Tengah, Andhika Mayrizal Amir, mengungkapkan keprihatinannya atas sejumlah persoalan di kawasan Morowali dan Morowali Utara—dua kabupaten yang menjadi episentrum hilirisasi nikel nasional.
“Kawasan Bahodopi ini merupakan episentrum hilirisasi nikel nasional. Namun di balik geliat arus investasi yang sangat deras, muncul tantangan dalam berbagai aspek,”
— Andhika Mayrizal Amir, anggota DPD RI
Andhika memulai paparan dengan memperkenalkan Kecamatan Bahodopi di Kabupaten Morowali sebagai contoh wilayah terdampak industri nikel. Menurutnya, investasi besar-besaran belum diimbangi dengan upaya penanganan masalah sosial dan lingkungan.
“Ada beragam masalah di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara: kemiskinan, kerusakan lingkungan, konflik sosial, upah pekerja yang tidak layak, dan kerusakan infrastruktur. Belum lagi persoalan kurangnya kesejahteraan pekerja, pendidikan, kesehatan, sampai darurat HIV/AIDS,”
jelas Andhika.
Dia menegaskan bila kondisi itu dibiarkan, Sulawesi Tengah akan menghadapi krisis berkepanjangan. “Jika dibiarkan begini terus, mungkin bisa dipastikan Sulawesi Tengah dalam bahaya, Pak,” ucap putra mantan Wakil Gubernur Sulteng itu dengan nada tegas.
Sebagai solusi, Andhika mengusulkan pembentukan Badan Otorita Kawasan Industri Morowali dan Morowali Utara. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki mandat strategis untuk:
- Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
- Mengelola investasi dan kegiatan industri secara terkoordinasi.
- Memulihkan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di tengah ekspansi industri.
- Menguatkan peran masyarakat lokal dalam ekosistem industri, termasuk pemberdayaan ekonomi dan pendidikan.
“Badan Otorita ini nantinya diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, mengelola investasi dan kegiatan industri secara terkoordinasi, pemulihan lingkungan dan sosial di tengah ekspansi industri, serta penguatan peran masyarakat lokal dalam ekosistem industri,”
harap Andhika.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menanggapi usulan tersebut dengan apresiasi. Ia menyatakan kesiapannya untuk mempelajari lebih lanjut rencana pembentukan Badan Otorita dan mengkaji kerangka regulasi yang diperlukan. Rachmat juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah yang kaya nikel ini.
Pada kesempatan sama, sejumlah anggota Komite IV lainnya turut menyampaikan catatan terkait perizinan, tata ruang, dan perlindungan hak masyarakat adat. Rapat kerja dijadwalkan berlanjut dalam beberapa pekan ke depan untuk merumuskan rekomendasi akhir, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI.
Provinsi Sulawesi Tengah menjadi sorotan nasional sejak munculnya investasi hilirisasi nikel yang besar, terutama di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Proyek-proyek smelter dan pabrik feronikel di kawasan tersebut dipandang strategis dalam mendongkrak nilai tambah komoditas nikel. Namun, dampak sosial-ekonomi dan lingkungan belum sepenuhnya tertangani, memicu protes dari masyarakat dan kalangan legislatif daerah.
Dengan usulan Badan Otorita Kawasan Industri, diharapkan terwujud model pengelolaan industri yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan menjadi win-win solution antara kepentingan investasi dan kesejahteraan rakyat.
