Donggala, SultengDaily.com —Sekitar seribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari seluruh kecamatan di Kabupaten Donggala berkumpul di Ruang Kasiromu, Selasa (10/6/2025). Mereka datang dengan satu harapan besar: mendengar langsung kejelasan dari Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, mengenai nasib gaji mereka yang belum terselesaikan.
Dalam audiensi yang difasilitasi oleh Forum Komunikasi ASN PPPK Kabupaten Donggala, dipimpin oleh Rahmad Hadi, Vera Elena Laruni menyampaikan kondisi fiskal daerah secara terbuka. Ia mengakui, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Donggala saat ini belum mampu menanggung keseluruhan gaji PPPK yang direkrut pada tahun 2022 hingga 2024.
“Saya harus jujur menyampaikan bahwa kondisi APBD kita tidak dalam posisi yang mampu mengakomodir semuanya. Dan ini adalah warisan kebijakan dari pemerintahan sebelumnya,” ujar Vera Elena Laruni di hadapan para PPPK dan jajaran pimpinan OPD.
Menurut Vera, rekrutmen PPPK dalam jumlah besar pada masa lalu dilakukan tanpa perhitungan matang, baik dari sisi kebutuhan birokrasi maupun kemampuan anggaran. Kini, Pemerintah Kabupaten Donggala dihadapkan pada beban penggajian sebesar Rp116 miliar per tahun, hanya untuk PPPK. Padahal, PAD Kabupaten Donggala tahun lalu hanya berkisar Rp120 miliar.
“Belanja pegawai kita sudah menyentuh 49,2 persen dari APBD. Padahal menurut Permendagri Nomor 15 Tahun 2024, idealnya hanya 30 persen. Kalau ini terus dibiarkan, kita terancam sanksi dari Kementerian Keuangan di tahun 2027,” tegasnya.
Meski menghadapi kondisi sulit, Vera Elena Laruni menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Pemerintah Kabupaten Donggala telah melakukan konsultasi dengan BKN Pusat, Kementerian PAN-RB, serta Kementerian Dalam Negeri, untuk mencari alternatif pendanaan. Namun, peluang mendapatkan tambahan dana dari pusat sangat kecil karena kebijakan efisiensi nasional tengah diberlakukan.
“Kami juga berusaha melakukan efisiensi di perubahan APBD. Tapi kita tetap harus menjaga agar pembangunan tidak lumpuh. Masih ada 321 ribu warga Donggala yang butuh jalan, jembatan, layanan pertanian, pendidikan, dan kesehatan,” ujarnya.
Vera Elena Laruni mengajak seluruh elemen birokrasi dan masyarakat memahami situasi ini sebagai warisan kebijakan yang kini harus diselesaikan bersama. Ia berharap adanya dialog konstruktif, bukan tuntutan sepihak, agar solusi yang diambil tetap menjaga kepentingan masyarakat luas.
“Kita tidak bisa membayar gaji PPPK dengan mengorbankan pembangunan untuk rakyat. Maka mari kita cari jalan keluar bersama, dengan kepala dingin dan tanggung jawab,” tutupnya.
